NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BATAS WAKTU PENGECUALIAN KONSEKUENSI
AKIBAT JIKA INFO DIBUKA MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1 2 3 4 5 6 7
1 Dokumen penawaran kontrak UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa Muncul persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menjaga obyektifitas penilaian
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 dan diubah lagi dengan Perpres No. 4 Tahun 2015
2 Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin -'UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H Melindungi hak dasar manusia ( HAM ) berdasarkan konstitusi Tidak terbatas Mengungkap data pribadi PNS Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
- Lampiran I Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS Romawi IX angka 8
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H Melanggar HAM
3 Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H Melindungi hak dasar manusia ( HAM ) berdasarkan konstitusi Tidak terbatas Mengungkap data pribadi PNS Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasi
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h Melanggar HAM
4 Data rekam medis PNS UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H Melindungi Hak dasar manusia ( HAM ) berdasarkan konstitusi Tidak terbatas Mengungkap data pribadi PNS Melindungi data pribadi PNS yang besifat rahasia
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Dapat merugikan PNS Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS
Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis ( pasal 10 )
5 Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis ( pasal 10 ) Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS Terbatas sampai dengan pelantikan Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepatian hukum
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I
PP no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural Jo.PP No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000
6 Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa Tidak terbatas Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Melindungi kerahasiaan dokumen
UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan